Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi tantangan signifikan pada tahun 2025 akibat pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran untuk IKN tahun ini masih diblokir, sehingga tidak ada progres pembangunan yang signifikan pada awal tahun ini.
Sebelumnya, pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN mencapai Rp40,29 triliun, dengan progres pembangunan tercatat mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran tersebut
Meskipun demikian, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memastikan bahwa pembangunan IKN tetap berlanjut. Fokus saat ini beralih ke pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif, setelah penyelesaian pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda.
Selain itu, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN yang dijadwalkan pada Januari 2025 harus ditunda karena anggaran yang belum tersedia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum dapat memastikan kapan pemindahan tersebut akan dilaksanakan.
Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan mengandalkan investasi dari sektor swasta, meskipun anggaran dari APBN mengalami pemangkasan signifikan. Namun, beberapa pihak menyatakan keprihatinan atas pengurangan anggaran ini, karena dapat mempengaruhi realisasi visi besar IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
