Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan perlindungan bagi para pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan jaminan gaji selama 6 bulan bagi para korban PHK.
Rincian Jaminan Gaji
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025, karyawan yang terkena PHK akan menerima 60% dari upah terakhir mereka sebagai tunjangan bulanan, maksimal selama 6 bulan. Namun, terdapat batasan upah maksimal sebesar Rp5 juta. Jika upah terakhir melebihi batas tersebut, manfaat uang tunai yang diberikan akan mengikuti ketentuan batas atas upah.
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Program JKP diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK. Selain jaminan gaji, program ini juga memberikan manfaat lain berupa akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
Syarat dan Cara Mendapatkan Jaminan Gaji
Untuk mendapatkan jaminan gaji, karyawan yang terkena PHK perlu memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:
- Terdaftar sebagai peserta program JKP BPJS Ketenagakerjaan
- Memiliki masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir
- Mengajukan klaim JKP melalui aplikasi JMO atau situs web BPJS Ketenagakerjaan
Pentingnya Memahami Hak dan Kewajiban
Karyawan yang terkena PHK perlu memahami hak dan kewajiban mereka agar dapat memanfaatkan program-program yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, penting juga untuk tetap menjaga semangat dan terus mencari peluang kerja baru.
Pesan untuk Para Pekerja
Meskipun PHK adalah situasi yang sulit, jangan biarkan hal itu mematahkan semangat Anda. Pemerintah dan berbagai pihak terkait siap membantu Anda untuk bangkit kembali. Tetaplah optimis dan terus berusaha, karena setiap tantangan pasti ada jalan keluarnya.
